Belakangan ini, narasi bahwa Indonesia adalah bangsa besar semakin sering digaungkan oleh Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto (Ferry, 2025). Ungkapan ini tidak hanya dimaksudkan untuk membangkitkan rasa bangga kolektif, tetapi juga berfungsi sebagai legitimasi ideologis atas arah pembangunan yang dianggap beriringan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Padahal, apabila kita menelaah satu per satu, pengalaman historis terkait pembangunan di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan selalu melibatkan relasi kuasa yang menciptakan siklus dari siapa yang merancang, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung dampaknya.
Sejarah Singkat Pembangunan di Indonesia
Secara konseptual, pembangunan (development) dipahami sebagai proses perubahan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan mencakup seluruh dimensi mulai dari dimensi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Pembangunan juga lebih umum dilihat sebagai proses untuk meningkatkan pilihan. Hal ini berarti adanya opsi-opsi baru, diversifikasi, cara berpikir yang berbeda terhadap persoalan-persoalan yang tampak, serta kemampuan untuk mengantisipasi perubahan (Christenson et al., 1989).
Di Indonesia, pembangunan telah menjadi paradigma utama sejak akhir 1960-an, khususnya pada era Orde Baru. Melalui GBHN dan Repelita, negara mengambil peran dominan dalam mengarahkan pembangunan dengan menempatkan stabilitas politik sebagai prasyarat utama (Fuady, 2012). Fokus awal diarahkan pada rehabilitasi ekonomi pasca-Orde Lama, modernisasi pertanian melalui Revolusi Hijau, serta pemenuhan kebutuhan dasar (Sumantri & Firdaus, 2024).
Pada dekade 1980–1990-an, orientasi pembangunan bergeser menuju industrialisasi berbasis ekspor, liberalisasi perdagangan, dan masuknya investasi asing (Al-Fadhat, 2023). Kemudian memasuki Era Reformasi, perubahan struktural terjadi melalui desentralisasi dan reformulasi instrumen perencanaan pembangunan meskipun orientasi pembangunan tetap bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi (Fadhilah et al., 2025).
Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, pembangunan dipadukan dengan perencanaan spasial melalui MP3EI di mana Indonesia dibagi menjadi 6 koridor ekonomi agar pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa meskipun sangat ambisi pro-investasi (termasuk investasi asing (Sapariah, 2014)). Sementara pada masa Joko Widodo, pembangunan infrastruktur masif, hilirisasi industri, dan proyek strategis nasional, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi penanda utama arah pembangunan (Asmaaysi & Dewi, 2025).
Di bawah pemerintahan Prabowo, kecenderungan ini berlanjut dan bahkan menguat dalam bentuk neo-developmentalisme yang dipadu dengan nasionalisme ekonomi. Pembangunan ditempatkan sebagai simbol kebangkitan bangsa dan strategi geopolitik (Devi, 2025).
Capaian Pembangunan dan Ilusi Keberhasilan
Tidak dapat dipungkiri, Indonesia mencatat sejumlah capaian pembangunan yang tampak mengesankan. Selama satu dekade terakhir saja, Indonesia berhasil membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru (bnpp.go.id, 2025).
Di sisi lainnya, meski dihadapkan pada berbagai tantangan global, Indonesia dianggap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5 persen. Kinerja ini juga tercermin di kawasan Indonesia Timur, di mana Papua dan Maluku mencatat laju pertumbuhan di atas 6 persen (komdigi.go, 2024). Hilirisasi mineral seperti nikel dan bauksit juga dipercaya mendatangkan investasi besar.
Namun, indikator makroekonomi ini sering kali menutupi pertanyaan mendasar: apakah pembangunan benar-benar memperluas pilihan bagi masyarakat dan berdampak langsung pada kesejahteraan sosial termasuk kondisi ekologis? Atau justru menciptakan bentuk ketimpangan baru yang lebih kompleks dan sistemik terutama terhadap kelompok rentan termasuk perempuan?
Mengenal Maldevelopment: Pembangunan yang Merusak
Vandana Shiva, seorang ilmuwan dan aktivis ekofeminisme dari India dalam bukunya yang berjudul Staying Alive: Women, Ecology, and Development, memperkenalkan konsep maldevelopment. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan bentuk pembangunan yang tampak maju secara ekonomi, tetapi sejatinya merusak kehidupan sosial dan lingkungan. Orientasi pembangunan yang dipercayai lahir dari paradigma modernisasi Barat tersebut dianggap hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan keadilan sosia (Shiva, 2016, 38).
Secara singkat, menurut Shiva, pembangunan modern sarat dengan tiga bias utama, yaitu kapitalisme, kolonialisme, dan patriarki. Ketiga bias tersebut bekerja dengan mengorbankan alam, pengetahuan lokal, serta kelompok rentan, khususnya perempuan. Maldevelopment bukan sekadar kegagalan teknis dalam proses pembangunan, melainkan konsekuensi dari logika patriarki yang menempatkan manusia di atas alam serta menjadikan nilai-nilai maskulinitas seperti kontrol, dominasi, dan ekspansi sebagai landasan utama pembangunan (Shiva, 2016, 39-76).
Apabila melihat kembali pengalaman Indonesia, maka situasi saat ini menunjukkan bahwa maldevelopment bukan konsep abstrak, melainkan realitas sehari-hari yang kita alami di berbagai wilayah.
Perempuan dan Lingkungan sebagai Korban Pembangunan
Realitas pembangunan yang berfokus pada capaian makro, tetapi pada saat yang sama mengeksploitasi alam dan mengabaikan kelompok rentan, terutama perempuan, dapat dilihat dari berbagai kisah perlawanan perempuan terhadap proyek pembangunan di Indonesia. Kisah-kisah tersebut dirangkum dalam buku Pembangunan untuk Siapa? Kisah Perempuan di Kampung Kami yang memperlihatkan secara nyata praktik maldevelopment.
Salah satu contoh dapat dilihat dari realitas yang terjadi Nusa Tenggara Timur. Perempuan adat Rendubutowe selama bertahun-tahun melawan pembangunan Waduk Mbay Lambo. Meski mengalami intimidasi dan kekerasan, mereka tetap bertahan. Waduk yang digadangkan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional serta diklaim akan membawa solusi atas krisis air, nyatanya dibangun dengan merampas wilayah adat dan ruang hidup perempuan (Dhewy et al., 2025, 66-86).
Di Torobulu, Sulawesi Tenggara. Aktivitas tambang nikel PT Wijaya Inti Nusantara secara langsung memberikan dampak buruk pada akses sumber air, mencemari laut, dan mengancam ruang hidup warga. Di situasi ini, Perempuan menjadi aktor utama perlawanan karena merekalah yang paling merasakan dampak krisis air, rusaknya tambak, serta menurunnya kesehatan keluarga (Dhewy et al., 2025, 4-20).
Kasus serupa terjadi di Dairi, Sumatra Utara, tambang bawah tanah PT Dairi Prima Mineral ternyata beroperasi di kawasan rawan bencana. Banjir bandang, penyusutan lahan pertanian, dan hilangnya sumber pangan menjadi ancaman nyata. Para inang, yaitu sebutan bagi perempuan Dairi, terus menyuarakan penolakan di tengah meningkatnya risiko ekologis dan sosial (Dhewy et al., 2025, 138-172).
Sementara itu, baru-baru ini proyek pemindahan Ibu Kota Negara memperlihatkan praktik maldevelopment dalam skala yang lebih besar. Di balik narasi kota hijau dan simbol masa depan Indonesia, masyarakat adat dan warga lokal menghadapi penggusuran, krisis air, kehilangan mata pencaharian, serta kriminalisasi. Proyek Intake yang disebut sebagai solusi pengendalian banjir justru memicu pencemaran danau, polusi suara dari mesin generator, dan hilangnya mata pencaharian nelayan. Bahkan, konflik dengan satwa liar seperti buaya semakin sering terjadi, memperlihatkan rusaknya keseimbangan ekologis (Dhewy et al., 2025, 21-65).
Keseluruhan kisah ini menegaskan bahwa pembangunan yang dibingkai seolah-olah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas pada kenyataannya justru mengabaikan aspek keberlanjutan, keadilan ekologis, dan perspektif masyarakat. Pembangunan semacam ini bukan hanya gagal menghadirkan kesejahteraan, tetapi juga mereproduksi ketimpangan dan kekerasan struktural yang menjadikan perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak sekaligus aktor utama yang didorong untuk melakukan perlawanan.
Peninjauan Kembali Orientasi Pembangunan
Melalui lensa maldevelopment, jelas bahwa pembangunan di Indonesia bukan sekadar soal kurang atau lebihnya pertumbuhan ekonomi. Masalah utamanya terletak pada orientasi pembangunan yang mengorbankan keberlanjutan masyarakat, yang seharusnya menjadi pemangku kepentingan utama, demi ambisi negara dan pasar.Narasi bangsa besar menjadi kontradiktif ketika ia menutup suara-suara dari pinggiran dan mengabaikan fakta bahwa pembangunan dijalankan di atas ketidakberdayaan perempuan, masyarakat adat, dan lingkungan hidup. Sehingga jika skenario pembangunan yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi semata ini tetap dilanjutkan, pertanyaan yang tersisa bukan lagi seberapa “besar” pertumbuhan makro Indonesia, melainkan keadilan: untuk siapa pembangunan dijalankan dan di atas penderitaan siapa pembangunan tersebut diwujudkan?
Referensi
Al-Fadhat, F. (2023). Regulatory Capitalism di Asia Tenggara: Transformasi dan Peran Kapital Internasional dalam Restrukturisasi Negara. Intermestic: Journal of International Studies, 7(2), 501-527. 10.24198/intermestic.v7n2.6
Asmaaysi, A., & Dewi, F. S. (2025, Desember 10). 4 Dekade Infrastruktur RI: Beda Arah Pembangunan Soeharto, Jokowi hingga Prabowo Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “4 Dekade Infrastruktur RI: Beda Arah Pembangunan Soeharto, Jokowi hingga Prabowo”, Klik selengkapnya di sini: https://ekon. Bisnis.com. Retrieved Januari 8, 2026, from https://ekonomi.bisnis.com/read/20251210/45/1935822/4-dekade-infrastruktur-ri-beda-arah-pembangunan-soeharto-jokowi-hingga-prabowo
bnpp.go.id. (2025, Agustus 16). Presiden Jokowi Sampaikan Capaian Pembangunan 10 Tahun: Membangun Fondasi Indonesiasentris dari Pinggiran hingga Daerah Terluarb. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). Retrieved Januari 5, 2026, from https://bnpp.go.id/berita/jokowi-ungkap-capaian-pembangunan-10-tahun-membangun-fondasi-indonesiasentris-dari-pinggiran-hingga-daerah-terluar
Christenson, J. A., Fendley, K., & Robinson Jr., J. W. (1989). Community Development in Perspective. Iowa State University Press.
Devi, H. (2025, Oktober 22). Soroti Kebijakan Prabowo-Gibran, CSIS: Jarak Koordinasi Pusat dan Daerah Terlalu Jauh. Media Indonesia. Retrieved Januari 7, 2026, from https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/823127/soroti-kebijakan-prabowo-gibran-csis-jarak-koordinasi-pusat-dan-daerah-terlalu-jauh
Dhewy, A., Wiputri, F., & Adhari, L. M. (2025). Pembangunan Untuk Siapa? Kisah Perempuan di Kampung Kami (1st ed.). marjinkiri kerjasama dengan Konde.co dan Trend Asia.
Fadhilah, D. Z., Syahuri, T., & Hadi, S. (2025). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Konsep Garis Besar Haluan Negara. Yurispruden: Jurnal Fakultas Universitas Islam Malang, 8(1), 59-77. https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Ferry, S. (2025, Desember 20). Prabowo: Kadang Kita Gak Sadar Kita Ini Bangsa Besar. CNBC Indonesia. Retrieved Januari 5, 2026, from https://www.cnbcindonesia.com/news/20251220152345-4-695948/prabowo-kadang-kita-gak-sadar-kita-ini-bangsa-besar
Fuady, A. H. (2012). Perencanaan Pembangunan di Indonesia Pasca Orde Baru: Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat. Masyarakat Indonesia, 38(2), 375-397. https://media.neliti.com/media/publications/152076-ID-perencanaan-pembangunan-di-indonesia-pas.pdf
komdigi.go. (2024, Agustus 17). Presiden Sampaikan Capaian 10 Tahun Pembangunan Indonesia. komdigi.go. Retrieved Januari 7, 2026, from http://komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/presiden-sampaikan-capaian-10-tahun-pembangunan-indonesia
Sapariah, S. (2014, Juli 4). Penelitian: MP3EI Perluas Krisis Sosial dan Ekologi, Mengapa? MONGABAY. Retrieved 5 Januari, 2026, from Penelitian: MP3EI Perluas Krisis Sosial dan Ekologi, Mengapa?
Shiva, V. (2016). Stying Alive: Women, Ecology, and Development. North Atlantic Books.Sumantri, W., & Firdaus, D. W. (2024). Kebijakan Agraria Pada Masa Orde Baru: Implikasi Program Revolusi Hijau Terhadap Petani Indonesia. Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah, 7(1), 37-44. http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari