Normalisasi Arab – Israel Bukan Untuk Palestina
The Deal of Century yang menjadi simbol normalisasi Arab – Israel sejak tahun 2020 lalu menjadi salah satu cerita penting perjalanan isu hubungan Arab – Israel, dan penjajahan Israel terhadap Palestina yang telah terjadi hampir satu abad lamanya. Normalisasi ini diharapkan bukan hanya dapat menjalin hubungan positif, kerjasama di berbagai bidang dan level antara Arab dan Israel, tapi juga akan membuat negara – negara Arab dapat lebih mudah membujuk Israel agar menahan berbagai kekerasan terhadap kesewenang – wenanganya terhadap masyarakat Palestina. Logikanya sederhana, berteman baik akan lebih legitimate dan mudah menyelesaikan masalah daripada bermusuhan. Tapi, publik akan mengamati apakah memang narasi yang dibangun untuk menjustifikasi normalisasi ini akan betul terjadi, ataukah hanya sekedar pemanis belaka untuk menutupi kepentingan – kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan negara – negara Arab. Di lihat dari proses, aktor dan kepentingan yang melingkupi normalisasi ini, kuat dugaan bahwa narasi optimistik terhadap masa depan Palestina tidak akan terwujud atau hanya isapan jempol belaka. Pertama, Dari perjanjian damai yang melibatkan Bahrain, Uni Emirat Arab tersebut, tidak ada klausul yang mengangkat isu tentang masa depan Palestina. Mungkin ada yang berpendapat, klausul itu hanya formalitas saja, sebab saat hubungan interdependensi telah terjadi, negara Arab akan menjadikan hubungan itu sebagai alat untuk menekan Israel. Tapi kita tidak boleh lupa, bahwa selama ini, Israel pun hidup matinya sangat bergantung pada negara – negara Muslim di sekitarnya: ruang udara, darat, laut untuk melakukan ekspor impor barang. Termasuk kebutuhan dasar sehari – hari mereka pun bergantung pada negara – negara lain seperti air minum, minyak, gas, kacang – kacangan, atau bahan – bahan makanan yang lain (United States Department of Agriculture, 2022), termasuk dalam aspek keamanan regional. Terbukti, hubungan intensif Mesir, Yordania dan Turki dengan Israel selama puluhan tahun tidak mampu berkontribusi positif terhadap kondisi Palestina yang terus tergusur, didiskriminasi, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Bahkan, meskipun, Israel secara geostrategis adalah negara yang rentan (lacks of strategic depth), nyatanya tidak ada yang mampu melawan dan mengambil sikap tegas terhadap Israel (Khan, 2020). Alasannya adalah sejak dibentuk oleh Inggris dan dideklarasikan oleh PBB tahun 1948, negara – negara maju telah habis – habisan mem back – up Israel. Negara ini ibaratnya menjadi anak emas AS saat ini dengan bantuan militer dan finansial terbesar setiap tahunnya (Sharp, 2022). Bukan hanya itu, hegemoni AS di Tim-Teng melalui kebijakan Israel first menyediakan keamanan penuh bagi Israel. Jika ada rezim yang terlihat mengancam, akan dilengserkan segera. Contohnya, kudeta Dr. Mohammad Mursi tahun 2013 oleh militer Mesir antek AS. Kedua, Normalisasi Arab – Israel memang bukanlah untuk tujuan perdamaian Israel – Palestina, tapi murni kepentingan pragmatis negara – negara Arab. Mereka terancam oleh Iran; terancam oleh gerakan oposisi dan gerakan politik Islam yang menguat di Arab sejak era musim semi Arab; ditambah lagi tergiur oleh insentif – insentif yang dijanjikan oleh AS dalam normalisasi ini. Insentif – insentif ini telah didapatkan juga oleh Mesir dan Yordania saat bersedia menjalin hubungan baik dengan Israel (Muasher, 2021). Jadi, Yang diuntungkan dari normalisasi ini sebenarnya bukan Arab, bukan pula Palestina tapi, kepentingan Israel dan AS. Dengan Kerjasama intensif Israel – Arab akan semakin memperkuat posisi Israel di Timur Tengah melalui berbagai Kerjasama ekonomi yang terjadi baik di level pemerintahan maupun bisnis (Middle East Monitor, 2022). Bahkan perusahaan – perusahaan Israel yang ikut dalam proyek penggusuran di Tepi barat juga sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan – perusahaan Arab. Bukan hanya itu, Arab akan memberikan keamanan ekstra pada Israel dengan Kerjasama militer, keamanan, intelijen untuk membungkam gerakan – gerakan oposisi baik nasionalis maupun Islam. Israel juga akan semakin bebas melancong ke berbagai negara Arab untuk melakukan diplomasi budaya agar Israel terlihat baik, humanis dan berperadaban. Ini berpotensi semakin mengucikan Palestina dan para pejuang Palestina. Bahkan akan membuat mereka terlihat buruk dan akan dianggap kelompok – kelompok pengacau, ekstrimis, radikal dan teroris. Saat itu terjadi, AS akan merasa tenang, sebab potensi – potensi rival di Timur Tengah bisa dikendalikan baik di internal maupun dari eksternal seperti Iran, Rusia, China, dan oposisi Islam (Henkel & Asseburg, 2021). Sebab, negara – negara penting di kawasan sudah dikontrol melalui beragam pendekatan: kontraterorisme, bantuan keuangan dan militer, Kerjasama komprehensif; dan Normalisasi Israel. Normalisasi dan stabilitas Timur Tengah bagi AS sangat penting untuk fokus menghadapi ancaman di front lain, seperti menghadapi ancaman Rusia di Eropa dan Ancaman China di wilayah Asia – Pasifik. Tiga front ini bagi AS sangat penting, dan saling berhubungan untuk mempertahankan hegemoni AS di seluruh dunia. Jadi, ke depan publik akan menyaksikan sendiri normalisasi Arab bukan untuk perdamaian Palestina, dan bukan untuk kebaikan masyarakat Muslim Timur Tengah. Bukan juga untuk menciptakan dunia bebas dari penjajahan dan ketidakadilan. Ini politik dominasi dan hegemoni yang dikukuhkan oleh AS bersama sekutu melalui tangan – tangannya di Timur Tengah. Daftar Pustaka: Henkel, S. C., & Asseburg, M. (2021). Normalisation and Realignment in the Middle East: a new, conflict-prone regional order takes shape. Stiftung Wissenschaft Unf Politik (SWP). Khan, A. (2020). Israel’s Strategic Dilemmas. Geopolity. https://thegeopolity.com/2020/10/07/israels-strategic-dilemmas/ Middle East Monitor. (2022). Israel’s trade with Arab nations reaches record increases after normalisation. Middle East Monitor. https://www.middleeastmonitor.com/20220704-israels-trade-with-arab-nations-reaches-record-increases-after-normalisation/ Muasher, M. (2021). Normalization of Arab Countries with Israel : Regional Geopolitical Aspects of the Agreements. IEMed Mediterranean Yearbook, 58–61. https://www.iemed.org/publication/normalization-of-arab-countries-with-israel-regional-geopolitical-aspects-of-the-agreements/ Sharp, J. M. (2022). U.S. Foreign Aid to Israel: Version 42. In Congressional Research Service. https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33222.pdf United States Department of Agriculture. (2022). This Report Contains Assessments of Commodity and Trade Issues Made By Usda Staff And Not Necessarily Statements of Official U.S. Government Policy. https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Israeli Food Supply Chain_Tel Aviv_Israel_IS2022-0004.pdf
Academic Capitalism and The Political Economy of World University Rankings: Lessons from Indonesia
Indonesia’s emerging economy has enabled its middle class to enjoy wider access for higher education services. In 2022, the country has 4,555 higher education institutions, with more than 75% of them are private universities (Kemdikbukristek 2022). These institutions are serving more than 9 million students at large. This number is expected to grow in the coming years, resulting from the increase of Indonesia’s middle class in 2030. On one hand, this trend reflects the future potential of Indonesia’s innovation. Many argue that the university plays a pivotal role in boosting up the state competitiveness. Taylor (2016) for example, highlighted how higher education has succeeded in empowering the innovation of developed countries through research and development. This may also explains why developing countries and the wider third world also pave their way for innovation through supporting universities. However, on the other hand, this trend should also be treated with caution. While universities are perceived as key players in enhancing the country’s development, they are also hardly able to survive from the grim fate of academic capitalism. Some universities have been reshaped as corporations style actors, producing services with degree provisions as their main commodities. In some developed countries, like Australia and the United Kingdom, for instance, higher education contributes significant roles in trade balance, boosting up trade in services. What is academic capitalism? How hard has academic capitalism reshaped the higher education institutions – and what went wrong? How has developing country, like Indonesia, been impacted by this trend? Contending academic capitalism As the economic milestone of globalization unfolds, the disruption of commercialization and marketization have prompted mass social changes (Rennen and Martens 2003). These include changes of paradigm in understanding the role of universities. In the past, during post-industrial and information society, the universities were perceived as main actors who nurtured community of knowledge (Arimoto 2011). Exchange of knowledge was much driven by the novelty and the passion of developing sciences. As the world has shifted into post-capitalist society since the 1960s, the role of universites has been dragged into the trap of marketization. The universities have turned into enterprise of knowledge by deliberately nurturing strong connection between research and commercialization. The way to measure the quality of academic staff has also been changed from teaching or research focused performance, shifted to a more universal and commercial criteria of academic professionalism. More interestingly, this structural transformation has also changed the approach of academic reward system, moving from attribution to achievement (Arimoto 2011). In a more broadly level, this academic capitalism has also raised the leverage of the university rankings from the national level in the US to the world level rankings. The political economy of world university rankings Amid the significant structural changes driven by academic capitalism, the debate of world university rankings has been one of the most contentious issues. Some argue that these instruments are on the right track, aspired by the ambitious quality assurance and the rationales of public accountability (Hazelkorn 2016). However, given the disparities of the world higher education institutions, others argue that these rankings are deemed to generate greater disbenefits than actual benefits. Regardless of the variety of methodologies and criteria, these world university rankings in practice are often seen as one size fits all instrument, and more likely to be “Harvardometers” (Goglio 2016). They measure how much the institution complies to the Anglo-Saxon-style elite research college model, where Harvard University in the US is perceived as the main model (Stack 2021). From the political economy perspective, the world university rankings have been an unequivocal demonstration of the repulsive effects of neoliberalism, with particular emphasis on the marketization of higher education (Rosser 2022). Where most of prominent rankers are commercial, study has revelead that universities may improved their position in the rankings should they subscribe the rankers’ products such as consulting, analytics, and the wider services, despite their institutional quality (O’Malley 2021). This situation highlights the fact that the academic capitalism has appeared to be firmly rooted in the current situation of higher education process. What happens in Indonesia As the universities are deemed to be enterprise of knowledge, the influence of academic capitalism is now at its best. In the post-capitalist society, the Indonesian 4,555 higher education institutions were engulfed by the neoliberalism agenda. It is crystal clear that the Indonesian government shares ambitious target in raising the positions of Indonesian top universities in the world rankings. Grant provisions were even intensively promoted to boost up the ranking’s position. Clusterisation of universities was once also introduced by the government to identify the institutional capacities (Wahid, Fathana, and Raharjo 2020). This government’s approach in understanding ranking is, unfortunately, seen as a role model by many higher education institutions in Indonesia. More recently, many Indonesian universities are involved in the ranking’s warfare. Some believe that rankings performance has correlation with the animo of new students’ intake. Some others are even trapped in the racing-to-the-bottom, where the ranking performance is merely used as marketing instruments. As results, non-academic rankings such as Webometrics and UniRank are popular in Indonesia, regardless of some questions on their methodology. What happens in Indonesia reflects a serious impact of academic capitalism. There should be deliberate actions to educate the society and the wider nations to restore the role of universities as community of learning and knowledge. In such, higher education should be also returned to be an agent for social advocacy, where the commercialization of knowledge should be placed after the public interests. Under such conditions, the current fallacy on world university rankings shall not prevail. — References Arimoto, A. 2011. “Reaction to Academic Ranking: Knowledge Production, Faculty Productivity from an International Perspective.” In University Rankings, The Changing Academy – The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective, ed. Jung Cheol Shin. Springer Science & Business Media. Goglio, Valentina. 2016. “One Size Fits All? A Different Perspective on University Rankings.” Journal of Higher Education Policy and Management 38(2): 212–26. Hazelkorn, Ellen. 2016. Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education: Understanding the Influence and Impact of Rankings on Higher Education, Policy and Society. Taylor & Francis. Kemdikbukristek.
2022 Philippines Election: A View from Indonesia
When the first words of this article are being written, the preliminary results of the Philippines’ election have already been released by COMELEC, the official election commission of the Philippines. At the first sight, the writer himself could not believe that a son of a once-toppled kleptocratic-tyrannical dictator and his cliques are making a comfortable comeback as ruler in the Philippines. Initially, the writer tried to think that change is still possible in one of the oldest and most vibrant democracies in Asia. After all, most Philippines citizens would’ve probably learned lessons from the long periods of martial law under Ferdinand Marcos Sr., the father of the ‘victorious’ presidential candidate (BBC, 2022). Also, the years of hopelessness filled with political violence and human rights abuses during Rodrigo Duterte’s ruling had prompted some concerned Filipinos to mobilize a movement to initiate a new model of governance in the Philippines (Human Rights Watch, 2017). But the moment the writer continued his writing, two dynasties of human rights abusers who joined their hands as Presidential-Vice Presidential candidates gained significant support from the voters. As one of the Indonesian academics who have colleagues from the Philippines and followed the campaign trails of Philippine elections closely these months, the writer can’t help but make a parallel between the cases of the Philippines and Indonesia. While the Philippines is facing a possible kleptocratic dictatorship once again, Indonesia is also still trying to struggle to deal with the legacies of the Orde Baru regime and the tendencies of rising corruptive behaviors and political authoritarianism under Jokowi. After all these years of democratization and political reformation, what went wrong with Indonesia and the Philippines? A Systemic Problem: What Went Wrong? Despite the better options available for the Filipinos that were shown through the candidacy of Leni Robredo and Kiko Pangilinan as aspiring President and Vice President respectively, some Filipinos fell for the candidates who were never even attended the election debates. This brings us to the question: can we essentialize this phenomenon only to the context of developing democracies, such as the Philippines? In order to answer this question, Nicole Curato said that this phenomenon should not be exoticized only in the context of developing democracies (Curato, 2022). The rise of ‘populist’ and ‘strongman’ leaders like Victor Orban and Donald Trump is the real proof that this phenomenon is also happening in advanced democracies. On a regional level, the symptoms of an ill democracy that resulted in the popularity of ‘strongman’ could be seen in the cases of both Indonesia and the Philippines. Andres Ufen has even warned of a “Philippinization” of Indonesian politics since 2006. In short, Ufen tried to establish an argument that the Indonesian parties may take the shapes similar to the political machineries in the Philippines which not only lacked an ideological basis but were also prone to transactional politics and only used as a mere tool for political elites to secure their positions (Ufen, 2006). Despite the brief period of ideologization which was marked by the wave of ‘Islamic populism’ during the 2019 election, it could be seen that political parties are experiencing signs of de-ideologization (termed by Ufen as de-aliranization, similar to de-ideologization) and Indonesian political parties are increasingly influenced by strong presidentialism and party cartelization during the Jokowi era (Ufen, 2008; Slater, 2018). In the opinion of the writer, there are several reasons which have made the quality of democracy are becoming worse, especially after the 2019 election in Indonesia and the Philippines. The first point that needs to be highlighted here is the issue of disinformation that has challenged the essence of healthy democracy in both countries. During the course of the 2014 and 2019 general elections, Indonesian voters were being presented with malicious information presented by cyber troops (also known by the name of buzzer) that were recruited by campaign teams. These cyber troops are responsible for making a deep-rooted division between kecebong (pro-Jokowi supporters – kecebong means tadpole) and kadrun/kampret (pro-Prabowo supporters – kadrun means desert lizards and kampret means bat) happening until today (The Jakarta Post, 2019). The narratives that seek to establish the importance of choosing strong leader are also apparent in the case of Prabowo, who is associating himself with the ‘successful legacies’ and ‘stability’ of New Order (Vann, 2021). The writer is therefore not surprised to see the same case is also happening in the Philippines. Bongbong Marcos and his campaign team has manipulated public opinion by framing Marcos Sr’s legacy in an exaggerated way (The New York Times, 2022). Sadly, many younger generations in Indonesia and the Philippines who lacked literacy and enough historical knowledge easily consumed this kind of propaganda without further criticism. The second point that needs to be marked here is the strong case of political elitism in both countries, which shunned the possibility of oppositional voices being heard. While Jokowi’s victory in 2019 has seen by some as “victory of a lesser evil”, the increasing authoritarianism under Jokowi has made the quality of Indonesian democracy plunge significantly. Jokowi has always used his extensive presidential powers in order to curb many oppositional voices coming from all ideological strands, ranging from Islamist Hizbut-Tahrir to the activists of Papuan rights. Similar cases are also happening in the Philippines, where Duterte has increasingly put pressure towards journalists, environmental activists, and especially leftists. The third point is the rampant phenomenon of money politics. This is especially a significant marker for countries which implemented crony capitalism for decades. The practice of money politics in both countries is being empowered by the clientelist networks of elite politicians who are collaborating with oligarchs. In the case of Indonesia, it is known that aspiring candidates and their success teams are spreading in-cash donations during the early hours of election day (thus known as serangan fajar or dawn attack in English). This practice could also be witnessed during the days and weeks before the Philippines’ general election this year. Atienza saw this phenomenon as solidifying the ground
Mengapa Greenwashing Berbahaya dan Bagaimana Membebaskan Diri dari Perangkapnya?
Istilah greenwashing pertama diungkapkan oleh Jay Westerveld pada tahun 1986. Greenwashing merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam organisasi yang menghabiskan lebih banyak waktu dan uang untuk iklan dengan tujuan menjelaskan bahwa kinerja organisasi tersebut telah ‘hijau’ dan mempraktikkan kegiatan yang ramah lingkungan (Idowu et al., 2013). Sedangkan menurut Delmas & Burbano (2011) greenwashing dideskripsikan sebagai performa lingkungan sebuah perusahaan yang buruk dan komunikasi yang positif dalam menggambarkan performa tersebut. Perusahaan bukan berarti telah sepenuhnya menjalankan perekonomian maupun pembangunan hijau. Justru, tindakan menyesatkan mereka adalah mengelabui konsumen dengan mengatakan mereka telah melakukan proses produksi dengan cara hijau, tetapi sesungguhnya tidak. Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat, hampir 4000 produk yang dikonsumsi masyarakat ditemukan unsur greenwashing di dalamnya (Orange, 2010). Beberapa contoh menyesatkan tentang produk yang diklaim ramah lingkungan antara lain penyebutan nontoxic (tidak beracun), natural (alami), dan fragrance free (bebas pewangi). Padahal pemerintah federal Amerika Serikat tidak pernah menetapkan standar lingkungan secara spesifik terhadap produk-produk tertentu (Orange, 2010). Tujuh Dosa Greenwashing Secara umum dikenal tujuh dosa greenwashing (UL, n.d.) atau juga disebut sebagai Claim Greenwashing (de Freitas Netto et al., 2020). Pertama, the sin of the hidden trade-off yang merupakan klaim yang menyatakan bahwa produk bersifat hijau secara sempit tanpa memerhatikan pada aspek lingkungan lain yang penting. Contohnya adalah pembuatan kain dari kapas, bukan berarti telah ramah lingkungan meskipun bahan baku kain diambil dari panen kapes di lahan sendiri. Masih ada aspek lain seperti kemungkinan lahan kapas merupakan hasil deforestasi, adanya eksploitasi buruh, pencemaran lingkungan dari pewarna tekstil, dan sebagainya. Kedua, the sin of no proof yang artinya adalah tidak ada bukti atau standar tertentu bahwa sebuah produk telah terverifikasi hijau. Contohnya adalah klaim mengenai kantong plastik yang berasal dari plastik daur ulang. Jika tidak ada detail informasi mengenai seberapa banyak komposisi plastik daur ulang dan detail yang lain, maka bisa dikatakan klaim hijau tidak dapat dibuktikan. Ketiga, the sin of vagueness merupakan klaim yang menyesatkan mengenai definisi yang kurang jelas atau terlalu luas, seperti ‘terbuat dari bahan alami’. Padahal, uranium, merkuri, dan arsenik (dan masih banyak contoh lain) merupakan bahan yang terbentuk secara alami tetapi beracun. Keempat, the sin of worshiping false label, yaitu sebuah produk yang seolah-olah memiliki mendapatkan sertifikasi, sehingga menyesatkan konsumen untuk memiliki pikiran bahwa produk tersebut telah memiliki sertifikasi hijau. Contohnya adalah produk yang memiliki tampilan berwarna hijau dan terdapat tulisan seperti ‘ramah lingkungan’, tanpa ada penjelasan atau sertifikasi tertentu yang dapat menjustifikasinya. Kelima, the sin of irrelevance merupakan klaim yang mungkin benar tetapi tidak penting atau memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, seperti pemberian label ‘bebas CFC’. Kenyataannya CFC telah dilarang untuk digunakan di banyak negara. Dengan memberi label tersebut, tidak akan menambah utilitas maupun kualitas produk. Keenam, the sin of lesser of two evils, yaitu klaim yang mungkin benar dalam kategori sebuah produk, tetapi bisa membahayakan karena dampak lingkungan yang lebih besar. Contohnya adalah produk mobil sport ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar dari listrik. Namun, sejatinya tetap menrusak lingkungan karena listrik diproduksi dari pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Ketujuh, the sin of fibbing artinya adalah klaim hijau yang keliru. Contoh yang paling sering muncul adalah sertifikasi Energy Star yang mengklaim bahwa produk tersebut merupakan produk yang hemat energi dan ramah lingkungan. Namun, sebenarnya sertifikasi tersebut tidak ada. Alih-Alih ‘Hijau’, Greenwashing Justru Berbahaya Secara kultural, greenwashing dapat dikorelasikan dengan konsep antroposentrisme (Miller & Maxwell, 2017). Antroposentrisme menempatkan manusia sebagai pusat kegiatan pembangunan (Baker, 2006). Jika menggunakan logika tersebut, maka lazim jika perusahaan mengesampingkan aspek lingkungan dalam proses bisnis. Kini, perusahaan sudah banyak meninggalkan Claim Greenwashing. Akan tetapi, greenwashing tersebut justru ditransformasikan perusahaan dalam bentuk lain, yaitu Executional Greenwashing (de Freitas Netto et al., 2020). Contohnya adalah dengan menampilkan produk dengan nuansa warna-warna alam seperti hijau, cokelat, dan sebagainya, menggunakan logo-logo yang menggambarkan alam seperti hutan, laut, dan sebagainya, ataupun gambar hewan-hewan yang terancam punah seperti panda dan lumba-lumba. Greenwashing semakin berbahaya jika dihadapkan pada konteks corporate social responsibility (CSR). Perusahaan berupaya mengelabui konsumen dengan memberikan CSR, baik yang bernuansa ‘hijau’ atau tidak, untuk menutupi fakta bahwa perusahaan mereka tidak memenuhi standar lingkungan (Wu et al., 2020). Organisasi nonpemerintah internasional Greepeace telah berkali-kali menekan perusahaan-perusahaan multinasional untuk menetapkan standar dalam memerangi greenwashing dan pendanaan yang selaras dengan Kesepakatan Paris (Greenpeace International, 2021). Berdasarkan penelitian di 45 negara pada tahun 2004-2007, perusahaan yang lebih merusak lingkungan, terutama di negara-negara yang lebih terpapar pengawasan dan norma-norma global, cenderung tidak terlibat dalam pengungkapan selektif atau transparansi proses bisnis (Marquis, 2016). Padahal, transparansi seharusnya dilakukan oleh perusahaan dengan menjelaskan seberapa hijau praktik bisnisnya untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. Membebaskan Diri dari Perangkap Greenwashing Pertama, perlu memahami dan mengakui bahwa greenwashing merupakan sesuatu yang kita konsumsi sehari-hari, bahkan kita mungkin pernah terjebak dalam perangkapnya. Dengan memiliki kesadaran ini, maka kita akan cenderung lebih berhati-hati dan kritis dalam menilai produk hijau. Kedua, memulai gaya hidup dengan melakukan reuse, recycle, reduce produk-produk yang kita konsumsi. Menerapkan gaya hidup ini berarti kita telah memperpanjang usia produk yang kita konsumsi atau pakai, sehingga mengurangi kecenderungan untuk menjadi konsumtif. Ketiga, mempromosikan dan mengampanyekan bahaya greenwashing. Clicktivism menjadi jalan yang sering ditempuh untuk melakukan kampanye lingkungan. Keempat, kampanye saja tidak cukup, perlu dukungan secara sistemik dari otoritas untuk melepaskan konsumen dari jerat greenwashing. Otoritas perlu berkolaborasi dengan cendekiawan untuk merumuskan regulasi yang aplikatif dan tegas dalam menindak perusahaan yang melakukan greenwashing. Kelima, menuntut perusahaan untuk melakukan transparansi dalam bisnis yang ia jalankan. Dengan dukungan regulasi yang tepat, maka transparansi tidak sekadar hitam di atas putih, tetapi juga implementatif. Inti dari upaya ini adalah individu mungkin mampu menciptakan dampak di level mikro dalam melepaskan diri dari jerat greenwashing. Akan tetapi, di level hulu, pembuatan kebijakan yang aplikatif dan implementasi yang tegas merupakan aksi kolektif yang sesungguhnya. Tanpa kebijakan dari otoritas, maka upaya memberantas greenwashing terdengar seperti ‘menggarami air laut’. Referensi: Baker, S. (2006). Sustainable Development. New York: Routledge. de Freitas Netto, S. V., Sobral, M. F. F., Ribeiro, A. R. B., & Soares, G. R. da L. (2020). Concepts and forms of greenwashing: A systematic review. Environmental Sciences Europe, 32(1), 19. https://doi.org/10.1186/s12302-020-0300-3